MEMANTAU KEBIJAKAN DAN INVESTASI TAIWAN

BAB  7 KEBIJAKSANAAN PEMERINTAH TAIWAN

Kebijakan fiskal

        Arti Kebijakan Fiskal

Banyak pihak masih belum memahami arti kebijakan fiskal. terlebih jika juga dihadapkan pada adanya istilah kebijakan moneter. Mereka masih menganggap hal itu adalah dua hal yang sama.

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah.

Kebijakan fiskal berbeda dengan kebijakan moneter, yang bertujuan men-stabilkan perekonomian dengan cara mengontrol tingkat bunga dan jumlah uang yang beredar.

Instrumen utama kebijakan fiskal adalah pengeluaran dan pajak. Perubahan tingkat dan komposisi pajak dan pengeluaran pemerintah dapat memengaruhi variabel-variabel sebagai berikut:

• Permintaan agregat dan tingkat aktivitas ekonomi
• Pola persebaran sumber daya
• Distribusi pendapatan

Tahun depan, ada empat langkah yang akan dilakukan pemerintah terkait arah kebijakan fiskal 2014 dari hasil pembahasan pendahuluan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2014.

Tema arah kebijakan fiskal pada 2014 Memperkuat Pertumbuhan Ekonomi Yang Inklusif, Berkualitas dan Berkelanjutan Melalui Pelaksanaan Kebijakan Fiskal Yang Sehat dan Efektif. Ada empat langkah utama yang akan dilakukan pemerintah sehubungan dengan arah kebijakan itu. Salah satu langkah itu memberikan insentif fiskal untuk kegiatan ekonomi strategis.

Dua langkah lainnya, meningkatkan belanja modal secara signifikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan memanfaatkan utang untuk belanja produktif.
Langkah lainnya peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan koperasi dan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah).  Hal tersebut akan dilakukan antara lain melalui PMN (Penyertaan Modal Negara) untuk penjaminan program KUR (Kredit Usaha Rakyat) dan Dana Bergulir.

Kebijakan Moneter

         Pengertian, Jenis, Tujuan dan Instrumen Kebijakan Moneter| Banyak dari para ahli yang telah mendefinisikan pengertian kebijakan moneter. Sedangkan Pengertian Kebijakan Moneter Secara Umum adalah langkah-langkah yang diambil penguasa moneter (Bank Sentral atau Bank Indonesia) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar dan daya beli uang. Kebijakan berasal dari kata bijak, ditambah dengan imbuhan ke-an. Kebijakan artinya kepandaian atau kemahiran. Moneter artinya keuangan atau mengenai keuangan. Jadi, menurut artinya katanya kebijakan moneter adalah kepandaian mengenai keuangan.

           Caranya dengan menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti operasi pasar terbuka, kebijakan diskonto, rasio cadangan minimum, batas maksimum pemberian kredit, dan moral suasion. Melalui instrumen-instrumen tersebut akan terjadi perubahan jumlah uang yang beredar. Perubahan jumlah uang ini pada akhirnya akan memengaruhi kestabilan moneter agar lebih kondusif bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat. Keberhasilan kebijakan moneter biasanya diukur dari peningkatan kesempatan kerja, perbaikan neraca pembayaran, dan kestabilan tingkat harga. 1. Jenis-Jenis Kebijakan Moneter 

Kebijakan moneter dibagi atas dua macam atau jenis. Jenis-Jenis kebijakan moneter adalah sebagai berikut....

• Kebijakan Moneter Ekspansif (Monetary expansive policy) : Kebijakan moneter ekspansif adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat (permintaan masyarakat) pada saat perekonomian mengalami resesi atau depresi. Kebijakan moneter ekspansif juga disebut dengan kebijakan moneter longgar (easy money policy). 
• Kebijakan Moneter Kontraktif (Monetary Contractive Policy) : Kebijakan moneter kontraktif adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan ini dilakukan pada saat perekonomian mengalami inflasi. Kebijakan moneter kontraktif disebut juga dengan kebijakan uang ketat (tight money policy). 

2. Tujuan Kebijakan Moneter

Secara garis besar, tujuan kebijakan moneter adalah menjaga kestabilan ekonomi yang ditandai dengan gairah dunia usaha dan meningkatnya kesempatan kerja. Jika dirinci tujuan kebijakan moneter adalah sebagai berikut..

• Menjaga Stabilitas Ekonomi : Stabilitas ekonomi adalah suatu keadaan perekonomian yang berjalan sesuai dengan harapan, terkendali, dan berkesinambungan. Artinya, pertumbuhan arus uang yang beredar seimbang dengan pertumbuhan arus barang dan jasa yang tersedia.
• Menjaga Stabilitas Harga : Kebijakan moneter selalu dihubungkan dengan jumlah uang beredar dan jumlah barang dan jasa. Interaksi jumlah uang beredar dengan jumlah barang dan jasa akan menghasilkan harga. Ada kalanya harga naik atau turun tidak beraturan, sehingga perubahan harga dapat memengaruhi kegiatan ekonomi masyarakat. Apabila harga cenderung naik terus-menerus, orang akan membelanjakan semua uangnya yang mengakibatkan terjadinya gejala ekonomi yang disebut inflasi.
• Meningkatkan Kesempatan Kerja : Jika jumlah uang beredar seimbang dengan jumlah barang dan jasa, maka perekonomian akan stabil. Pada keadaan ekonomi stabil, pengusaha akan mengadakan investasi. Investasi akan memungkinkan adanya lapangan pekerjaan baru. Adanya lapangan pekerjaan baru atau perluasan usaha berarti meningkatkan kesempatan kerja. 
• Memperbaiki Posisi Neraca Perdagangan dan Neraca Pembayaran : Kebijakan moneter dapat memperbaiki posisi neraca perdagangan dan neraca pembayaran. Jika negara mendevaluasi mata uang rupiah ke mata uang asing, harga-harga barang ekspor akan menjadi lebih murah, sehingga memperkuat daya saing dan meningkatkan jumlah ekspor. Peningkatan jumlah ekspor akan memperbaiki neraca perdagangan dan neraca pembayaran. 

3. Instrumen Kebijakan Moneter

Agar tujuan kebijakan moneter dapat tercapai, bank sentra menggunakan instrumen-instrumen kebijakan moneter seperti berikut...

• Kebijakan Operasi Pasar Terbuka (Open Market Operation) : Operasi pasar terbuka adalah salah satu kebijakan yang diambil bank sentral untuk mengurangi atau menambah jumlah uang beredar. Kebijakan ini dilakukan dengan cara menjual sertifikat Bank Indonesia (SBI) atau membeli surat berharga di pasar modal. 
• Kebijakan Diskonto (Discount Policy): Diskonto adalah pemerintah mengurangi atau menambah jumlah uang beredar dengan cara mengubah diskonto bank umum. Jika bank sentral memperhitungkan jumlah uang beredar telah melebihi kebutuhan (gejala inflasi), bank sentral mengeluarkan keputusan untuk menaikkan suku bunga. Dengan menaikkan suku bunga akan merangsang keinginan orang untuk menabung. 
• Kebijakan Cadangan Kas : Bank sentral dapat membuat peraturan untuk menaikkan atau menurunkan cadangan kas (cas ratio). Bank umum, menerima uang dari nasabah dalam bentuk giro, tabungan, deposito, sertifikat deposito, dan jenis tabungan lainnya. Ada persentase tertentu dari uang yang disetorkan nasabah yang tidak boleh dipinjamkan. 
• Kebijakan Kredit Ketat : Kredit tetap diberikan bank umum, tetapi pemberiannya harus benar-benar didasarkan pada syarat 5C, yaitu Character, Capability, Collateral, Capital, dan Condition of Economy. Dengan kebijakan kredit ketat, jumlah uang yang beredar dapat diawasi. Langkah kebijakan ini biasa diambil pada saat ekonomi sedang mengalami gejala inflasi. 
• Kebijakan Dorongan Moral (Moral Suasion) : Bank sentral dapat juga memengaruhi jumlah uang beredar dengan berbagai pengumuman, pidato, dan edaran yang ditujukan pada bank umum dan pelaku moneter lainnya. Isi pengumuman, pidato dan edaran dapat berupa ajakan atau larangan untuk menahan pinjaman tabungan ataupun melepaskan pinjaman. 

      Dari ulasan tersebut, dapat kita simpulkan bahwa kebijakan pemerintah itu ada dua yaitu : kebijakan fiskal dan moneter. Nah tentuny di negara Taiwan juga memiliki kebijakan pemerintahan , setelah saya cari dalam berbagai sumber dapat saya simpulkan bahwa Negara Taiwan menganut Kebijakan Satu Cina atau biasa disebut dengan one china policy.

         eiith , jangan langsung ambil kesimpulan ya , bukan berati Taiwan merupakan bagian dari China ya ,,ini hanya kebijakannya saja yang sama ..  Untuk lebih jelasnya, 

 supaya tidak salah arti kita bahas dulu tentang kebijakan ONE CHINA POLICY yuk ..

ONE CHINA POLICY ( KEBIJAKAN SATU CHINA )

What is the One China Policy ?? 

         Republik Rakyat Cina menegaskan hari Minggu bahwa ia tidak akan membahas isu-isu diplomatik atau perdagangan dengan Taiwan sampai Presiden Taiwan baru Chen Shui-bian mengakui kebijakan satu Cina. Apa kebijakan satu China? Kebijakan satu China menyatakan bahwa hanya ada satu China dan Taiwan adalah bagian dari China. Para pemimpin kedua negara telah lama berlangganan kebijakan satu Cina - masing bersikeras legitimasi pemerintah mereka sendiri - tapi posisi Taiwan telah terkikis selama beberapa dekade terakhir sebagai Republik Rakyat telah menjadi terkenal internasional. Posisi melunak Taiwan yang dijabarkan dalam Pedoman 1991 untuk Unifikasi Nasional, yang menegaskan hanya itu China yang bersatu harus "demokratis" dan "bebas," belum tentu dipimpin oleh Taiwan. Posisi Republik Rakyat tetap fundamental tidak berubah. Kontroversi tanggal kembali ke 1949, ketika Komunis menang mendirikan Republik Rakyat Cina di daratan, dan Nasionalis kalah melarikan diri ke Taiwan di mana mereka terus mengklaim kedaulatan atas seluruh Cina. 

       Menyusul pembicaraan antara Presiden Nixon dan Ketua Mao Tse-tung pada tahun 1972, AS mendukung kebijakan satu Cina dalam komunike Shanghai, yang diterbitkan bersama-sama dengan Republik Rakyat. Komunike yang menyatakan bahwa "semua orang Tionghoa di kedua sisi Selat Taiwan mempertahankan ada satu Cina dan Taiwan adalah bagian dari China. Amerika Serikat tidak menantang posisi itu." Sementara dukungan AS tidak menentukan pemerintah itu sah, Presiden Carter secara resmi diakui Beijing sebagai pemerintah tunggal Cina pada tahun 1978 dan ditutup kedutaannya di Taiwan tahun depan. Sementara AS secara resmi menganut kebijakan satu-Cina, praktek facto kebijakan de dua-Cina.

 Di bawah 1979 Taiwan Relations Act, AS menjual senjata militer Taiwan, dan bahasa tindakan memperingatkan Republik Rakyat bahwa setiap upaya unifikasi koersif akan "perhatian serius ke Amerika Serikat." Dimulai pada akhir 1980-an, dua Chinas mencemooh mereka kebijakan satu China dengan mendirikan hubungan ekonomi dan budaya tetapi tidak politis. Musim panas lalu Taiwan Presiden Lee Teng-hui marah keseimbangan ini dengan mengacu pada "negara bagian hubungan" antara Taipei dan Beijing. Chen Shui-bian, terpilih sebagai presiden Taiwan pada bulan Maret di platform pro-kemerdekaan, terus membayar layanan bibir untuk kemerdekaan - dua Chinas - tapi, karena takut memprovokasi China, telah menahan diri dari eksplisit menyangkal kebijakan satu Cina .

Nah , disini juga ada history dari One China Policy.. Agar kita ketahui lebih dalam mengenai Kebijakan tersebut.

     One China Policy atau Kebijakan Stu China merupakan kebijakan yang mengacu pada kebijakan atau melihat bahwa hanya ada satu negara yang disebut "Cina", meskipun keberadaan kedua pemerintah klaim bahwa untuk menjadi "Cina". Sebagai kebijakan, ini berarti bahwa negara-negara mencari hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina (RRC) harus memutuskan hubungan resmi dengan Republik Cina (ROC) dan sebaliknya. Oleh karena itu, semua negara mengakui ROC mengenalinya sebagai satu-satunya wakil sah dari seluruh Cina dan bukan hanya pulau Taiwan dan pulau-pulau lain yang mengontrol.Demikian pula, semua negara yang mengakui RRC baik mengakui RRC sebagai wakil sah dari Taiwan atau mengakui pandangan RRC tentang masalah tersebut.Satu kebijakan China juga berbeda dari "Satu China" prinsip (pinyin: Yige Zhongguo yuánzé), yang merupakan prinsip yang menegaskan kedua Taiwan dan China daratan adalah bagian tak terpisahkan dari single "China" . 

     Sebuah bentuk modifikasi dari "One China" prinsip yang dikenal sebagai "1992 Konsensus" adalah kebijakan saat ini baik pemerintah RRC dan ROC. Di bawah kesepakatan ini, kedua pemerintah sepakat bahwa hanya ada satu negara berdaulat meliputi baik Cina daratan dan Taiwan, tapi tidak setuju tentang yang mana dari kedua pemerintah adalah pemerintah yang sah dari negara ini. Prinsip Satu-China menghadapi oposisi dari gerakan kemerdekaan Taiwan, yang mendorong untuk mendirikan Republik Taiwan dan menumbuhkan identitas terpisah terpisah dari China disebut "Taiwanization". Pengaruh Taiwanization pada pemerintah ROC telah menyebabkan ketidakstabilan: setelah Partai Komunis China mengusir ROC dalam Perang Sipil Cina dari sebagian besar wilayah Cina pada tahun 1949 dan mendirikan RRC, pemerintah Nasionalis Cina ROC, yang masih dipegang Taiwan, terus untuk mengklaim legitimasi sebagai pemerintah seluruh Cina. Di bawah mantan Presiden Lee Teng-hui, artikel tambahan ditambahkan ke konstitusi ROC tahun 1991 sehingga efektif diterapkan hanya untuk wilayah Taiwan sebelum unifikasi nasional. 

       klaim Namun, ROC Presiden saat Ma Ying-jeou telah menegaskan kembali di daratan Cina baru-baru ini tanggal 8 Oktober 2008. [5] Sebelum awal abad ke-17, Taiwan dihuni terutama oleh pribumi Taiwan, tetapi demografi mulai berubah dengan gelombang yang berurutan migrasi China Han. Taiwan pertama kali dibawa di bawah kendali Zheng Chenggong (Koxinga), sebuah Ming-loyalis, pada 1662, sebelum dimasukkan oleh Dinasti Qing pada tahun 1683. Hal itu juga sempat dikuasai oleh Belanda (1624-1662) dan Spanyol (1626-1642, Taiwan Utara saja). Jepang memerintah Taiwan selama setengah abad (1895-1945), sementara Perancis sebentar memegang kekuasaan atas Northern Taiwan di 1884-1885. [6] Itu adalah prefektur terpencil Provinsi Fujian di bawah pemerintahan Manchu Qing dari China dari 1683 sampai 1887, ketika itu secara resmi dibuat provinsi terpisah. Taiwan tetap provinsi selama delapan tahun sampai ia menyerahkan ke Jepang di bawah Perjanjian Shimonoseki pada tahun 1895.  Setelah Oktober 1945 upacara penyerahan Jepang di Taipei, Republik Cina, di bawah Kuomintang (KMT) menjadi pemerintahan yang mengatur tentang Taiwan selama periode pendudukan militer. Pada Tahun 1949, setelah kehilangan kontrol dari daratan China menyusul perang saudara China, dan sebelum perjanjian perdamaian pasca-perang telah mulai berlaku, pemerintah ROC bawah KMT mundur ke Taiwan diduduki (yang masih wilayah Jepang), sehingga menjadi pemerintah di pengasingan,  dan Chiang Kai-shek mengumumkan keadaan darurat. 

         Jepang secara resmi meninggalkan semua hak teritorial ke Taiwan pada tahun 1952 di Perjanjian Perdamaian San Francisco, tetapi tidak di perjanjian yang tidak dalam perjanjian damai ditandatangani antara Jepang dan China adalah wilayah kedaulatan Taiwan diberikan kepada Republik Cina. [18] [19 ] Pemerintah ini masih mengatur Taiwan, tetapi berubah menjadi demokrasi pada 1990-an berikut dekade darurat militer. Selama periode ini, status hukum dan politik dari Taiwan telah menjadi lebih kontroversial, dengan ekspresi publik yang lebih dari sentimen kemerdekaan Taiwan, yang sebelumnya dilarang. Dalam Taiwan, ada perbedaan antara posisi Kuomintang (KMT): Kuomintang juga percaya pada "One China Prinsip" dan mempertahankan klaimnya bahwa di bawah Konstitusi ROC (disahkan oleh pemerintah Kuomintang pada tahun 1947 di Nanjing) ROC memiliki kedaulatan atas sebagian besar Cina (termasuk oleh interpretasi mereka baik Cina daratan dan Taiwan). Partai Progresif Demokratik tidak setuju dengan "prinsip One China" seperti yang didefinisikan oleh KMT atau Dua China. Sebaliknya, ia memiliki interpretasi yang berbeda dari prinsip ini dan percaya "Cina" hanya mengacu pada Republik Rakyat China dan menyatakan bahwa Taiwan dan China adalah dua negara yang terpisah, oleh karena itu ada satu Negara di Setiap Side dan "satu China, satu Taiwan". Posisi DPP adalah bahwa orang-orang dari Taiwan memiliki hak untuk menentukan nasib sendiri tanpa paksaan luar. Posisi hukum [sunting] Tumpang tindih lahan yang diklaim resmi antara RRC dan ROC Baik ROC maupun pemerintah RRC mengakui lainnya sebagai pemerintah nasional yang sah. Posisi hukum dalam setiap yurisdiksi adalah sebagai berikut. Republik Rakyat Cina (RRC) [sunting] Pembukaan Konstitusi: "Taiwan adalah bagian dari wilayah suci dari Republik Rakyat Cina. Ini adalah tugas luhur seluruh rakyat China, termasuk rekan-rekan kami di Taiwan, untuk menyelesaikan tugas besar menyatukan kembali ibu pertiwi." 

       UU Anti-Secession: Pasal 2: Hanya ada satu Cina di dunia. Kedua daratan dan Taiwan termasuk salah satu Cina. Kedaulatan China dan integritas teritorial tidak membiarkan adanya pembagian. Menjaga kedaulatan dan integritas teritorial China adalah kewajiban umum dari semua orang Cina, rekan-rekan Taiwan disertakan. Taiwan adalah bagian dari China. Negara tidak akan pernah mengizinkan "Taiwan merdeka" pasukan separatis untuk membuat Taiwan memisahkan diri dari China dengan nama apapun atau dengan cara apapun. Pasal 5: Menjunjung tinggi prinsip satu China adalah dasar dari reunifikasi damai negara. Untuk menyatukan kembali negara melalui cara-cara damai terbaik melayani kepentingan mendasar dari rekan di kedua sisi Selat Taiwan. Negara harus melakukan yang terbaik dengan ketulusan maksimal untuk mencapai reunifikasi damai. Setelah negara ini bersatu damai, Taiwan bisa berlatih sistem yang berbeda dari yang di daratan dan menikmati otonomi tingkat tinggi. Republik Cina (ROC) [sunting] Pasal 4 dari Konstitusi: "Wilayah Republik Cina sesuai dengan batas-batas nasional yang ada tidak akan diubah kecuali dengan resolusi Majelis Nasional." (Efektif 1948 sampai 2000.) 

         Pasal 4 Anggaran Tambahan 6 dari Konstitusi: "Wilayah Republik Cina, yang didefinisikan oleh batas-batas nasional yang ada, tidak akan diubah kecuali dimulai pada usulan seperempat dari semua anggota Legislatif Yuan, melewati tiga perempat dari anggota Legislatif Yuan ini pada pertemuan membutuhkan kuorum tiga perempat dari semua anggota, dan disetujui oleh tiga perempat dari delegasi Majelis Nasional hadir pada pertemuan yang membutuhkan kuorum dua pertiga dari semua delegasi. " (Efektif 2000-2005) Pasal 4 Anggaran Tambahan 7 dari Konstitusi: "Wilayah Republik Cina, yang didefinisikan oleh batas-batas nasional yang ada, tidak akan diubah kecuali dimulai pada usulan seperempat dari total anggota Legislatif Yuan, melewati setidaknya tiga perempat dari anggota yang hadir di pertemuan yang dihadiri oleh setidaknya tiga-perempat dari jumlah anggota Legislatif Yuan, dan disetujui oleh pemilih di daerah bebas dari Republik China referendum diadakan pada berakhirnya periode enam bulan pengumuman proposal, dimana jumlah suara sah yang mendukung melebihi setengah dari jumlah total pemilih. " (Efektif 2005 sampai sekarang) Sesuai dengan posisi hukum ini, undang-undang yang disahkan oleh Legislatif Yuan ditandatangani oleh Presiden ROC. Hanya pemilih yang berada di daerah bebas berhak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu ROC. Konstitusi ROC masih menimbulkan klaim kedaulatan atas daratan Cina, Hong Kong, dan Macau. Evolusi kebijakan [sunting] Satu interpretasi, yang diadopsi selama Perang Dingin, adalah bahwa baik RRC atau ROC adalah pemerintah yang sah tunggal seluruh Cina dan bahwa pemerintah lainnya adalah tidak sah. Sementara banyak blok barat memelihara hubungan dengan ROC sampai tahun 1970-an di bawah kebijakan ini, banyak dari hubungan blok Timur dipertahankan dengan RRC. Sementara pemerintah ROC dianggap dirinya ketidaksepakatan sisa pemerintah yang sah dari negara dikuasai oleh apa yang dianggap pemberontak sebagai Komunis, RRC mengaku telah berhasil ROC dalam Perang Sipil Cina. 

       Meskipun ROC tidak lagi menggambarkan dirinya sebagai pemerintah yang sah satu-satunya dari China, posisi RRC tetap tidak berubah sampai awal 2000-an, ketika RRC mulai melunakkan posisinya dalam masalah ini untuk mempromosikan reunifikasi Cina. Posisi direvisi dari RRC dibuat jelas dalam UU Anti-Secession 2005, yang meskipun menyatakan bahwa ada satu Cina yang kedaulatannya adalah terbagi, tidak secara eksplisit mengidentifikasi China ini dengan RRC. (Hampir semua hukum RRC memiliki akhiran (awalan dalam tata bahasa Cina) "dari Republik Rakyat Cina" di nama resmi mereka, namun UU Anti-Secession adalah pengecualian.) Beijing tidak membuat pernyataan besar setelah 2004 yang mengidentifikasi satu Cina dengan RRC dan telah bergeser definisi satu Cina sedikit untuk mencakup konsep yang disebut '1992 Konsensus': kedua sisi selat Taiwan mengakui hanya ada satu Cina - baik Cina daratan dan Taiwan milik China yang sama, tetapi setuju untuk berbeda pada definisi yang satu China. Salah satu interpretasi dari satu China adalah bahwa ada hanya ada tiga [klarifikasi diperlukan] wilayah geografis China, yang dibagi antara dua pemerintah Cina dengan Perang Saudara Cina. Hal ini sebagian besar posisi pendukung saat reunifikasi Cina di daratan Cina yang percaya bahwa ini "satu China" akhirnya harus bersatu kembali di bawah pemerintahan tunggal. Mulai tahun 2005, posisi ini telah menjadi cukup dekat untuk posisi RRC untuk memungkinkan dialog tingkat tinggi antara Partai Komunis Cina dan Pan-Blue Koalisi ROC. Posisi kebijakan di RRC [sunting] Dalam prakteknya, sumber-sumber resmi dan media yang dikontrol pemerintah tidak pernah merujuk pada "pemerintah ROC", dan jarang ke "pemerintah Taiwan". Sebaliknya, pemerintah di Taiwan disebut sebagai "otoritas Taiwan". RRC tidak menerima atau cap Republik Cina paspor. Sebaliknya, warga Taiwan yang mengunjungi Cina Daratan, Hong Kong atau Macau harus menggunakan Kompatriot Izin Masuk Taiwan. 

       Posisi kebijakan di ROC Satu-satunya pernyataan resmi dari ROC pada interpretasi dari Satu-China Prinsip tanggal kembali ke 1 Agustus 1992. Pada saat itu, Unifikasi Dewan Nasional ROC menyatakan penafsiran ROC prinsip sebagai: Kedua sisi Selat memiliki pendapat yang berbeda mengenai arti dari "satu China." Untuk Beijing, "satu China" berarti "Republik Rakyat China (RRC)," dengan Taiwan untuk menjadi "Daerah Administratif Khusus" setelah unifikasi. Taipei, di sisi lain, menganggap "satu China" berarti Republik Cina (ROC), yang didirikan pada tahun 1912 dan dengan de jure kedaulatan atas seluruh Cina. ROC, bagaimanapun, saat ini memiliki yurisdiksi hanya atas Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu. Taiwan adalah bagian dari China, dan China daratan adalah bagian dari Cina juga. Sejak 1949, Cina telah sementara dibagi, dan masing-masing sisi Selat Taiwan dikelola oleh sebuah entitas politik yang terpisah. Ini adalah realitas objektif yang ada proposal penyatuan China dapat mengabaikan. Pada bulan Februari 1991, pemerintah Republik China, tegas berusaha untuk mendirikan konsensus dan memulai proses penyatuan, mengadopsi "Pedoman Nasional Unifikasi". Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan rakyat, dan kemakmuran bangsa. Pemerintah ROC tulus berharap bahwa pemerintah daratan akan mengadopsi sikap pragmatis, sisihkan prasangka, dan bekerja sama dalam memberikan kontribusi kebijaksanaan dan energi menuju bangunan yang bebas, demokratis dan sejahtera Cina. Namun, konsensus politik dan opini publik di Taiwan telah berkembang sejak tahun 1992. Ada perbedaan yang signifikan antara pengakuan masing-masing faksi untuk dan pemahaman tentang prinsip Satu China. Pan-Blue Koalisi partai, yang terdiri dari Kuomintang, Partai Rakyat Pertama, dan Partai Baru, menerima Satu prinsip Cina. 

        Secara khusus, Presiden saat ini Republik China, Ma Ying Jeou-menyatakan pada tahun 2006 ketika ia adalah ketua Kuomintang yang "One China adalah Republik China". Sampai tahun 1990-an, pemerintah secara aktif menyatakan bahwa ROC adalah satu-satunya yang sah "Satu China" sedangkan RRC adalah tidak sah. Pan-Green Koalisi partai, yang terdiri dari Partai Progresif Demokratik (DPP) dan Taiwan Solidaritas Union, lebih bermusuhan dengan kebijakan, karena mereka melihat Taiwan sebagai negara terpisah dari China. Mantan ROC Presiden, Chen Shui-bian DPP, menganggap penerimaan "Satu China" prinsip sebagai kapitulasi ke RRC, dan lebih memilih untuk melihatnya sebagai tidak lebih dari sebuah topik untuk diskusi, bertentangan dengan desakan RRC bahwa "Satu China" prinsip merupakan prasyarat untuk negosiasi. Ketika Republik Cina menjalin hubungan diplomatik dengan Kiribati pada tahun 2003 ROC resmi menyatakan bahwa Kiribati bisa terus memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. Meskipun deklarasi, namun, semua negara mempertahankan hubungan resmi dengan Taipei terus mengakui ROC sebagai pemerintah yang sah satu-satunya China. [1] Sesuai dengan prinsip One China, ROC tidak mengakui atau cap paspor RRC. Sebaliknya, warga Cina daratan mengunjungi Taiwan dan wilayah lain di bawah yurisdiksi ROC harus menggunakan Cina daratan penduduk lulus dikeluarkan oleh otoritas ROC. Kebijakan Satu Tiongkok dan hubungan diplomatik [sunting] RRC kedutaan di Australia, di mana Australia tidak mengakui ROC ROC kedutaan di Swaziland, di mana Swaziland tidak mengakui RRC Satu-China Prinsip ini juga merupakan persyaratan untuk setiap entitas politik untuk membangun hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina. RRC secara tradisional berusaha untuk mendapatkan negara untuk mengakui bahwa "Pemerintah Republik Rakyat China adalah pemerintah yang sah tunggal China ... dan Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Republik Rakyat China."

         Namun, banyak negara tidak mau membuat pernyataan tertentu dan sering ada upaya berlarut-larut untuk menemukan bahasa mengenai salah satu Cina yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Beberapa negara menggunakan istilah-istilah seperti "mengakui", "mengerti", "mencatat", sementara yang lain secara eksplisit menggunakan istilah "dukungan" atau "mengakui" untuk posisi Beijing pada status Taiwan. Mandat kebijakan pemerintah RRC yang setiap negara yang ingin membangun hubungan diplomatik dengan RRC pertama harus menghentikan hubungan resmi dengan ROC. Menurut The Fletcher Forum Urusan Dunia, "non-pengakuan pemerintah Taiwan merupakan prasyarat untuk melakukan hubungan diplomatik resmi dengan RRC efek-dalam memaksa pemerintah lain untuk memilih antara Beijing dan Taipei." Dalam rangka bersaing untuk pengakuan negara lain, setiap pemerintah China telah memberikan uang kepada negara-negara kecil beberapa tertentu. Kedua pemerintah RRC dan ROC menuduh satu sama lain diplomasi moneter. 

        Beberapa negara Afrika kecil dan Karibia telah menetapkan dan dihentikan hubungan diplomatik dengan kedua belah pihak beberapa kali dalam pertukaran untuk dukungan keuangan yang besar dari masing-masing pihak.  Nama "Chinese Taipei" digunakan dalam beberapa arena internasional sejak "Taiwan" menunjukkan bahwa Taiwan adalah negara yang terpisah dan "Republik Cina" menunjukkan bahwa ada dua Chinas, dan dengan demikian kedua melanggar Satu-China Prinsip. Taiwan juga bisa digunakan sebagai singkatan untuk Uni Bea Cukai antara Taiwan, Penghu, Kinmen dan Matsu. Misalnya, dalam Kebijakan Keamanan (CFSP) Deklarasi Maret pemilu 2007, yang dikeluarkan atas nama Uni Eropa dan dengan dukungan dari 37 negara Luar Negeri dan, menyebutkan mengungkapkan terbuat dari "Taiwan." Sebagian besar negara yang mengakui Beijing menghindari bahasa diplomatik dengan mendirikan "Kantor Dagang" yang mewakili kepentingan mereka di tanah Taiwan, sementara pemerintah ROC mewakili kepentingannya di luar negeri dengan TECRO, Taipei Ekonomi dan Budaya Kantor Perwakilan. Amerika Serikat (dan bangsa lain yang memiliki hubungan diplomatik dengan Republik Rakyat Cina) tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan ROC. Sebaliknya, hubungan eksternal ditangani melalui organisasi nominal swasta seperti American Institute di Taiwan atau Kantor Perdagangan Kanada di Taipei. Adapun Filipina, Kedutaan resmi disebut Manila Ekonomi dan Kantor Kebudayaan. Meskipun kantor 'budaya dan ekonomi', situs dengan tegas mengatakan bahwa itu adalah 'Kantor Perwakilan Filipina di Taiwan. Ia juga menawarkan berbagai layanan konsuler, seperti pemberian visa dan paspor pengolahan. Dalam kasus Amerika Serikat, Kebijakan Satu-China pertama kali dinyatakan dalam Komunike Shanghai 1972: "Amerika Serikat mengakui bahwa Cina di kedua sisi Selat Taiwan mempertahankan ada satu China dan Taiwan yang merupakan bagian dari Cina. Amerika Serikat tidak menantang posisi itu. " Amerika Serikat belum menyatakan pernyataan eksplisit berubah mengenai apakah percaya Taiwan independen atau tidak. Sebaliknya, Washington hanya menyatakan bahwa mereka memahami klaim RRC di Taiwan sebagai miliknya. Bahkan, banyak sarjana setuju bahwa Kebijakan Satu-China AS tidak dimaksudkan untuk menyenangkan pemerintah RRC, tetapi sebagai cara untuk Washington untuk melakukan hubungan internasional di kawasan, yang Beijing gagal untuk menyatakan. Ketika Presiden Jimmy Carter pada tahun 1979 memutuskan hubungan dengan ROC untuk membangun hubungan dengan RRC, Kongres merespon dengan melewati Hubungan Taiwan Undang-Undang yang mempertahankan hubungan, tetapi berhenti pengakuan penuh dari ROC. Pada tahun 1982 Presiden Ronald Reagan juga melihat bahwa Enam Jaminan diadopsi, kelima adalah bahwa Amerika Serikat tidak akan secara resmi mengakui kedaulatan China atas Taiwan. Namun, kebijakan Amerika Serikat tetap ambigu. Di Gedung Komite Hubungan Internasional pada tanggal 21 April 2004, Asisten Menteri Luar Negeri untuk Urusan Asia Timur dan Pasifik, James A. Kelly, diminta oleh Rep. Rahmat Napolitano (D-CA) apakah komitmen Amerika terhadap demokrasi Taiwan bertentangan dengan disebut Kebijakan Satu-China. Ia mengaku kesulitan menentukan posisi AS: "Saya tidak benar-benar mendefinisikannya, dan aku tidak yakin aku sangat mudah bisa mendefinisikannya." Dia menambahkan, "Saya dapat memberitahu Anda apa yang bukan. Ini bukan prinsip Satu-China bahwa Beijing menunjukkan." 

            Posisi Amerika Serikat, seperti dijelaskan di China / Taiwan: Evolusi dari "Satu China" Laporan Kebijakan Congressional Research Service (tanggal: 9 Juli 2007) diringkas dalam lima poin: Amerika Serikat tidak secara eksplisit menyatakan status kedaulatan Taiwan di tiga AS-RRC Joint Komunike 1972, 1979, dan 1982. Amerika Serikat "mengakui" "One China" posisi kedua sisi Selat Taiwan. Kebijakan AS tidak mengakui kedaulatan RRC atas Taiwan; Kebijakan AS tidak mengakui Taiwan sebagai negara berdaulat; dan Kebijakan AS telah mempertimbangkan statusnya Taiwan sebagai ditentukan. Kebijakan AS telah mempertimbangkan statusnya Taiwan sebagai gelisah. Posisi ini tetap tidak berubah dalam 2.013 laporan dari Congressional Research Service. [28] Dalam sebuah wawancara dengan mahasiswa Cina pada tanggal 16 November 2009, Presiden Barack Obama menegaskan kembali bahwa Amerika Serikat mendukung One China Policy. [29] Kebijakan Satu Tiongkok dan hubungan lintas-selat [sunting] Artikel utama: Hubungan Lintas Selat Pengakuan dari One China Prinsip ini juga merupakan prasyarat oleh Republik Rakyat Cina pemerintah untuk dialog lintas-selat diselenggarakan dengan kelompok-kelompok dari Taiwan. RRC Kebijakan Satu Tiongkok menolak formula yang menyerukan "dua China" atau "satu China, satu Taiwan" [30] dan telah menyatakan bahwa upaya untuk membagi kedaulatan Cina dapat dipenuhi dengan kekuatan militer. RRC telah secara eksplisit menyatakan bahwa itu adalah fleksibel tentang arti "satu China," dan bahwa "satu China" belum tentu identik dengan RRC, dan telah menawarkan untuk berbicara dengan pihak di Taiwan dan pemerintah di Taiwan atas dasar Konsensus 1992 yang menyatakan bahwa ada satu Cina, tetapi bahwa ada interpretasi yang berbeda dari yang satu China. Misalnya, dalam laporan Premier Zhu Rongji itu sebelum Pemilu Presiden 2000 di Taiwan, ia menyatakan bahwa selama setiap kekuatan yang berkuasa di Taiwan menerima One China Prinsip, mereka bisa bernegosiasi dan mendiskusikan apa bebas. Namun, satu-Cina Prinsip tampaknya akan mengharuskan Taiwan secara resmi menyerah kemungkinan kemerdekaan Taiwan, dan akan menghalangi setiap "satu bangsa, dua negara" formula mirip dengan yang digunakan dalam bahasa Jerman Ostpolitik atau reunifikasi Korea. Chen Shui-bian, presiden Republik Cina antara tahun 2000 dan 2008 berulang kali menolak tuntutan untuk menerima One China Prinsip dan sebaliknya menyerukan pembicaraan untuk membahas One China sendiri. Dengan Januari dan Maret 2008 pemilu di Taiwan, dan pemilihan Ma Ying-jeou sebagai Presiden ROC, yang diresmikan pada 20 Mei, era baru hubungan yang lebih baik antara kedua sisi Selat Taiwan didirikan. 

     pejabat KMT mengunjungi daratan Cina, dan ARATS Cina bertemu di Beijing dengan rekan Taiwan yang, Yayasan Straits Exchange. Oleh karena itu penerbangan charter langsung didirikan. Satu Cina adalah rumusan yang diselenggarakan oleh pemerintah ROC sebelum tahun 1990-an, tapi itu menegaskan bahwa salah satu China Republik Cina daripada RRC. Namun, pada tahun 1991, Presiden Lee Teng-hui menunjukkan bahwa ia tidak akan menantang otoritas Komunis untuk memerintah Cina daratan. Ini adalah titik penting dalam sejarah hubungan lintas Selat bahwa seorang presiden tidak lagi mengklaim otoritas administratif atas daratan Cina. Selanjutnya, gerakan kemerdekaan Taiwan memperoleh dorongan politik, dan di bawah pemerintahan Lee masalah ini tidak lagi semesta Cina daratan, tapi yang mengklaim legitimasi atas Taiwan dan pulau-pulau sekitarnya. Selama tahun 1990-an, Presiden Lee tampak melayang jauh dari formulasi Satu-Cina, menyebabkan banyak orang percaya bahwa dia benar-benar bersimpati kepada kemerdekaan Taiwan. Pada tahun 1999, Lee mengusulkan hubungan khusus negara-to-negara untuk hubungan Cina daratan-Taiwan yang diterima marah oleh Beijing, yang berakhir dialog semi-resmi sampai Juni 2008, ketika ARATS dan SEF bertemu, dan di mana Presiden Ma Ying-jeou menegaskan 1992 Konsensus dan interpretasi yang berbeda pada "One China". Setelah pemilihan Chen Shui-bian pada tahun 2000, kebijakan pemerintah ROC adalah untuk mengusulkan perundingan tanpa prasyarat. Sementara Chen tidak secara eksplisit menolak dua negara teori Lee, ia tidak secara eksplisit mendukung itu baik. Sepanjang tahun 2001, ada usaha yang gagal untuk menemukan formula yang dapat diterima kedua belah pihak, seperti setuju untuk "mematuhi 1.992 konsensus." Chen, setelah asumsi pimpinan Partai Progresif Demokratik bulan Juli 2002, pindah ke kebijakan agak kurang ambigu, dan menyatakan pada awal Agustus 2002 bahwa "itu adalah jelas bahwa kedua sisi selat adalah negara-negara yang terpisah." Pernyataan ini sangat dikritik oleh oposisi Pan-Blue Koalisi partai di Taiwan, yang mendukung One-China Prinsip, tetapi menentang mendefinisikan ini "Satu China" sebagai RRC. Satu kebijakan China menjadi masalah selama pemilihan Presiden ROC 2004. Chen Shui-bian meninggalkan ambiguitas sebelumnya dan secara terbuka menolak Satu-China Prinsip mengklaim itu akan berarti bahwa Taiwan adalah bagian dari RRC. Lawannya Lien Chan terbuka mendukung kebijakan "satu China, interpretasi yang berbeda," seperti yang dilakukan pada tahun 1992. Pada akhir pemilu 2004, Lien Chan dan pasangannya, James Soong, kemudian mengumumkan bahwa mereka tidak akan menempatkan unifikasi utama sebagai tujuan kebijakan lintas-selat dan tidak akan mengecualikan kemungkinan Taiwan independen di masa depan. Dalam sebuah wawancara dengan Time Asia biro sebelum pemilihan presiden 2004, Chen menggunakan model Jerman dan Uni Eropa sebagai contoh bagaimana negara bisa datang bersama-sama, dan Uni Soviet sebagai menggambarkan bagaimana sebuah negara bisa fragmen. Pada bulan Maret 2005, RRC melewati UU Anti-Secession yang resmi penggunaan kekuatan untuk mencegah "insiden serius" yang melanggar Satu kebijakan China, tetapi pada saat yang sama tidak mengidentifikasi satu Cina dengan Republik Rakyat dan menawarkan untuk mengejar solusi politik. Pada sesi yang sama Kongres RRC, peningkatan besar dalam pengeluaran militer juga disahkan, memimpin anggota tim biru untuk menafsirkan langkah-langkah sebagai memaksa ROC untuk mematuhi One China Policy atau RRC akan menyerang. Pada bulan April dan Mei 2005, Lien Chan dan James Soong dibuat terpisah perjalanan ke daratan Cina, di mana keduanya secara eksplisit mendukung Konsensus 1992 dan konsep satu China dan di mana kedua secara eksplisit menyatakan oposisi partai mereka untuk kemerdekaan Taiwan. 

          Meskipun Presiden Chen pada satu titik mendukung perjalanan dari Lien dan Soong untuk meredakan ketegangan lintas-selat,ia juga menyerang mereka untuk bekerja dengan "musuh" PRC [rujukan?]. Pada tanggal 28 April 2008, Ketua Kehormatan Lien Chan dari kemudian oposisi Kuomintang mengunjungi Beijing dan bertemu dengan Hu Jintao untuk keempat kalinya sejak pertemuan bersejarah mereka pada 29 April 2005 di kapasitas masing-masing sebagai pemimpin partai kedua Partai Komunis China dan KMT. Lien juga bertemu Chen Yunlin, direktur RRC Kantor Urusan Taiwan Dewan Negara. Pada tanggal 28 Mei 2008, Kuomintang Ketua Wu Poh-hsiung melakukan kunjungan bersejarah ke Beijing,  dan bertemu dan berjabat tangan dengan Sekjen Komunis Hu Jintao, di Great Hall of the People. 

           Dia juga mengunjungi makam Sun Yat-Sen. Hu Jintao menyerukan melanjutkan pertukaran dan pembicaraan, berdasarkan 1992 Konsensus, antara daratan Asosiasi China untuk Hubungan Lintas Selat Taiwan (ARATS) dan Selat Exchange Foundation Taiwan, sedini mungkin, dan praktis memecahkan masalah mengenai kedua belah pihak melalui pembicaraan tentang pijakan yang sama. Setelah dialog ARATS-SEF dilanjutkan, prioritas harus diberikan kepada isu-isu termasuk akhir pekan lintas-Selat carter penerbangan dan persetujuan untuk Cina daratan warga bepergian ke Taiwan, yang dari kekhawatiran terbesar untuk orang-orang di kedua sisi Selat. "KMT telah memenangkan dua pemilu penting di Taiwan baru-baru ini," kata Wu, "yang menunjukkan bahwa pendapat mainstream masyarakat Taiwan diidentifikasi dengan apa yang KMT berdiri, dan sebagian besar orang Taiwan setuju bahwa kedua belah pihak pada selat bisa mencapai pembangunan yang damai dan situasi win-win ".Wu juga mengatakan kepada wartawan bahwa ia telah menekankan kepada Hu bahwa Taiwan membutuhkan kehadiran internasional. "Orang-orang Taiwan membutuhkan rasa aman, rasa hormat dan tempat di masyarakat internasional," kata Wu. Hu juga dikutip sebagai telah berjanji untuk membahas langkah-langkah yang layak untuk Taiwan untuk mengambil bagian dalam kegiatan internasional, khususnya partisipasi dalam kegiatan Organisasi Kesehatan Dunia

Kesimpulan 

       Nah dapat disimpulkan bahwa Wilayah dan kedaulatan Cina belum dibagi, dan kedua sisi Selat tidak dua negara. Pihak berwenang Taiwan mendukung posisi mereka di "dua China," termasuk "dua negara" teori yang diusulkan oleh Lee Teng-hui, dengan argumentasi sebagai berikut: Sejak tahun 1949, wilayah di kedua sisi Selat telah dibagi dan diatur secara terpisah, dengan tidak ada pihak yang memiliki yurisdiksi atas yang lain; Pemerintah RRC tidak pernah menguasai Taiwan; dan sejak tahun 1991 Taiwan telah menyaksikan bentuk pemerintahan yang tidak ada hubungannya dengan yang dari daratan Cina. Argumen ini benar-benar tidak bisa dipertahankan, dan tidak pernah dapat mengarah pada kesimpulan bahwa Taiwan dapat menyatakan dirinya negara di bawah nama "Republik Cina," atau bahwa kedua sisi Selat telah dibagi menjadi dua negara. Pertama, kedaulatan negara tidak dapat dipisahkan. Wilayah adalah ruang di mana negara memiliki kedaulatan. Di wilayah suatu negara hanya ada kedaulatan pemerintah berolahraga pusat atas nama negara. Seperti yang telah kita mengatakan, Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari wilayah Cina dan, setelah mengganti pemerintah Republik Cina pada tahun 1949, pemerintah RRC telah menjadi pemerintahan resmi China, menikmati dan berolahraga kedaulatan atas seluruh China, termasuk Taiwan.

Meskipun kedua sisi Selat belum bersatu, status Taiwan sebagai bagian dari wilayah Cina tidak pernah berubah, tidak, oleh karena itu, telah kedaulatan China atas Taiwan pernah berubah. Kedua, masyarakat internasional mengakui bahwa hanya ada satu China, bahwa Taiwan adalah bagian dari China, dan bahwa pemerintah RRC adalah pemerintah yang sah satu-satunya China. Ketiga, alasan bahwa pertanyaan Taiwan belum diselesaikan untuk suatu jangka waktu yang panjang terutama karena intervensi pasukan asing dan obstruksi pasukan separatis di Taiwan.

Seperti "Satu Taiwan, Satu China" kebijakan tidak akan mengubah pengakuan internasional dari pemerintah di Beijing sebagai penguasa Cina daratan, tetapi harus secara khusus mematuhi ketentuan Perjanjian Perdamaian San Francisco tahun 1952, di mana para anggota PBB memutuskan bahwa "... status masa depan Taiwan akan ditentukan sesuai dengan tujuan dan prinsip Piagam PBB".

BAB 8 MASALAH MASALAH POKOK PEREKONOMIAN TAIWAN

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, Taiwan telah dikembalikan kepada Tiongkok de jure maupun de facto. Munculnya masalah Taiwan berkaitan dengan perang saudara yang dilancarkan Kuomintang Tiongkok setelah itu. Akan tetapi yang lebih penting ialah keterlibatan kekuatan asing.

      Masalah Taiwan dan perang saudara yang dilancarkan Kuomintang

Selama perang anti Jepang di Tiongkok, Partai Kuomintang Tiongkok dan Partai Komunis Tiongkok telah menggalang front penyatuan nasional anti Jepang untuk melawan agresi imperialisme Jepang. Setelah kemenangan perang anti Jepang, Kuomintang yang dipimpin Chiang Kai-sek dengan mengandalkan dukungan Amerika, melancarkan perang saudara di seluruh negeri. Rakyat Tiongkok yang dipimpin Partai Komunis Tiongkok melancarkan perang pembebasan selama 3 tahun lebih. Ketika itu Kuomintang telah dinajiskan oleh rakyat semua etnis di seluruh negeri  karena tindakan durhakanya, dan pemerintah “Republik Tiongkok”-nya Kuomintang digulingkan. Tanggal 1 Oktober 1949, Republik Rakyat Tiongkok berdiri dan menjadi satu-satunya pemerintah sah di Tiongkok. Sebagian anggota militer dan sipil klik Kuomintang mundur ke Taiwan. Dengan dukungan pemerintah Amerika pada waktu itu, terjadilah situasi terpisah di Selat Taiwan.

Masalah Taiwan Dan Tanggungjawab Pemerintah Amerika

Dalam situasi konfrontasi antara dua kubu Timur dan Barat setelah berakhirnya Perang Dunia II, dengan bertolak dari pertimbangan apa yang disebut strategi global dan pemeliharaan kepentingan negaranya, pemerintah Amerika pernah dengan sekuat tenaga menyediakan senjata, uang dan tenaga manusia untuk mendukung klik Kuomintang melancarkan perang saudara dalam rangka upaya untuk memberantas Partai Komunis Tiongkok. Namun pemerintah Amerika akhirnya gagal mencapai tujuan yang diharapkan.

      Setelah berdirinya RRT, pemerintah Amerika mengambil kebijakan mengisolasi dan membendung Tiongkok Baru, dan setelah meletusnya Perang Korea melancarkan interfensi bersenjata terhadap hubungan antara kedua tepi selat yang semata-mata urusan dalam negeri Tiongkok. Pada tahun 1950, armada ke-7 Amerika memasuki Selat Taiwan, pasukan udara ke-13 Amerika ditempatkan di Taiwan. Pada bulan Desember tahun 1954, Amerika dan pihak penguasa Taiwan menandatangani apa yang disebut Perjanjian Pertahanan Bersama dengan menempatkan Propinsi Taiwan Tiongkok di bawah “perlindungan” Amerika. Kebijakan salah pemerintah Amerika yang terus mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok telah menimbulkan situasi konfrontasi yang tegang dalam waktu panjang di daerah Selat Tanwan. Sejak itu masalah Taiwan menjadi sengketa besar antara Tiongkok dan Amerika.

      Seiring dengan perubahan situasi internasional dan menjadi kuatnya Tiongkok Baru, Amerika mulai menyesuaikan kembali kebijakannya terhadap Tiongkok, hubungan kedua negara yang beku berangsur-angsur menjadi cair. Sidang Majelis Nasional PBB ke-26 Oktober 1971 meluluskan resolusi nomor 2758, memulihkan semua hak sah RRT dalam PBB, dan mengusir “wakil” pihak penguasa Taiwan. Februari tahun 1972, Presiden Amerika Richard Nixon berkunjung ke Tiongkok. Kedua pihak Tiongkok dan Amerika mengeluarkan komunike bersama di Shanghai. Komunike menekankan: “Pihak Amerika menyatakan: Amerika menyadari bahwa semua warga Tiongkok di kedua tepi Selat Taiwan menganggap hanya ada satu Tiongkok, Taiwan adalah bagian dari Tiongkok. Pemerintah Amerika tidak keberatan terhadap pendirian tersebut.”

Desember tahun 1978, pemerintah Amerika menerima tiga prinsip tentang pembukaan hubungan diplomatik yang diajukan pemerintah Tiongkok yakni Amerika “memutuskan hubungan diplomatik” dengan pihak penguasa Taiwan, membatalkan Perjanjian Pertahanan Bersama dan menarik tentaranya dari Taiwan. Tiongkok dan Amerika secara resmi membuka hubungan diplomatik 1 Januari 1979.

      Akan tetapi yang patut disesalkan ialah tidak sampai 3 bulan setelah pembukaan hubungan diplomatik Tiongkok-Amerika, Kongres Amerika bertindak begitu jauh meluluskan apa yang disebut Undang Undang Hubungan Dengan Taiwan. Berdasarkan undang-undang itu, pemerintah Amerika terus menjual senjata kepada Taiwan dan mencampuri urusan dalam negeri Tiongkok, serta merintangi penyatuan kembali Taiwan dengan daratan Tiongkok.

      Untuk menyelesaikan masalah penjualan senjata Amerika ke Taiwan, pemerintah Tiongkok dan Amerika melalui perundingan telah mencapai persetujuan pada tanggal 17 Agustus tahun 1982, dan mengeluarkan komunike bersama ketiga mengenai hubungan Tiongkok-Amerika, yang disingkat dengan Komunike 17 Agustus. Namun, dalam waktu panjang sejak itu, pemerintah Amerika bukan saja tidak sungguh-sungguh melaksanakan ketentuan yang digariskan komunike tersebut, tapi malah terus menerus mengambil tindakan yang melanggar komunike itu. Pada bulan September tahun 1992, pemerintah Amerika bahkan memutuskan untuk menjual 150 buah pesawat tempur F-16 yang canggih kepada Taiwan. Tindakan pemerintah Amerika itu telah meletakkan rintangan dan hambatan baru kepada perkembangan hubungan Tiongkok-Amerika dan penyelesaian masalah Taiwan.

      Dari dapata diketahui bahwa Amerika harus bertanggung jawab atas belum terselesaikannya masalah Taiwan sampai sekarang ini.

. Pemerintah Taiwan R.O.C. berdasarkan sejarah asal usul, perasaan nasional, faktor budaya, semangat konstitusi dan negara secara keseluruhan dan pembangunan jangka panjang serta susunan kebijakan pendidikan orang keturunan, dan menegakkan gagasan「keturunan Tionghoa sebagai ibu revolusi」,「tidak ada pendidikan keturunan Tionghoa yaitu tidak ada urusan keturunan Tionghoa」, mempromosikan kebijakan pendidikan keturunan Tionghoa.

II.Tujuan dari kebijakan pendidikan keturunan Tionghoa adalah demi negara Taiwan R.O.C. dan memupuk komunitas keturunan Tionghoa luar negeri untuk mengkombinasikan kebudayaan Taiwan R.O.C. dan orang Tionghoa profesional berbakat berlatar belakang internasional, oleh karena itu menetapkan「siswa keturunan Tionghoa kembali ke negara Taiwan R.O.C. untuk bersekolah dan cara bimbingan」, menyambut kaum muda keturunan Tionghoa kembali ke Taiwan R.O.C. untuk bersekolah, setelah lulus kembali ke negara mereka untuk menkontribusikan ilmu pengetahuan, melayani komunitas keturunan Tionghoa dan meningkatkan perkembangan perekonomian setempat.
III. Pekerjaan pendidikan keturunan Tionghoa dilaksanakan selama bertahun-tahun mencapai prestasi dan bermanfaat, identifikasi yang stabil terhadap siswa keturunan dan membantu Taiwan R.O.C. untuk memperluas ruang internasional, hal ini jelas bagi semua. Oleh karena itu, pemerintah akan terus menjaga nilai unik dan memprioritaskan kebijakan pendidikan keturunan Tionghoa, menjunjung dan menjaga pemikiran kebijakan siswa keturunan Tionghoa secara konsisten, melanjutkan pelaksanaan berbagai hal keistimewaan siswa keturunan, untuk mengekspresikan perhatian dan kepedulian, dan kemudian mendorong perkembanngan pendidikan dalam negeri secara internasional.

 

Permasalahan Ekonomi Taiwan

         Untuk masalah tentang perekonomian di Taiwan sebelumnya juga pernah saya bahas .. Pada umumnya semua Negara baik Negara Maju ataupun Negara Berkembang pasti memiliki Masalah Perekonomian yang hampir sama . Namun yang berbeda adalah cara mengatasi masalah tersebut . Berbagai negara seperti Taiwan mengatasi masalah tersebut dengan melihat perkembangan ekonomi Negara dan Produktivitas dari negara tersebut.

         Melihat masalah yang ada di Negara Taiwan salah satunya Pengangguran cara mengatasinya yaitu dengan Menekan Produktivitas Dalam berbagai bidang, baik industri dan pertaniannya. Sehingga akan tercipta berbagai lapangan kerja yang dapat meningkatkan Sumber Daya Manusia.

       Taiwan adalah sebuah negara kepulauan dengan nama resmi Republik Cina yang terletak di bagian Timur Republik Rakyat Cina. Taiwan memiliki prestasi yang luar biasa dalam bidang ekonomi bahkan termasuk dalam jajaran NICs (New Industrialized Countries).Menurut Lawrence J. Lau, Professor of Economic Development Department of Economics dari Stanford University perkembangan ekonomi Taiwan tidak dapat dilepaskan dari beberapa kebijakan yang diterapkan, seperti Land Reform, Promotion of Family Planning, Reliance on Private than Public Enterprises, Export-Oriented Industrialization, Maintenance of Macroeconomic Stability, Maintainning Equity With Growth, Promoting the Transition from Tangible Capital-Based to Intangible Capital-Based Industrialization (Lau 2002, 11). Terlepas dari pesatnya perkembangan ekonomi Taiwan, Taiwan ternyata mengadapi masalah yang pelik terkait dilema perpolitikan  negara mereka. Masalah utama mendera negara yang dulunya bernama Pulau Formosa ini adalah tentang pengakuan eksistensinya di dunia internasional. Terlebih, dalam perkembangannya pasca Taiwan atau Republik Cina kehilangan kursi di PBB yang kemudian digantikan oleh RRC, Taiwan menjadi negara yang sangat isolasionis. Pengakuan kedaulatan atas Taiwan pun menurun secara signifikan dan hanya 22 negara saja yang mengakui kedaulatannya pada tahun 1988 yang dalam hal ini tidak termasuk Amerika Serikat. Taiwan pun hanya mengikuti sebanyak sembilan keanggotaan NGO yang hampir kesemuanya bergerak dalam bidang ekonomi. Keanggotaan tersebut tidak termasuk dalam organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa (Chao & Hsu 2006, 45).

       Hal tersebut tidak dapat dilepaskan pula dari sejarah Taiwan sebagai bagian provinsi dari Republik Rakyat Cina sehingga RRC yang terus melakukan klaim bahwa Taiwan merupakan bagian dari daratan Cina juga menambah rumitnya masalah tersebut. Bermula ketika pada 1 Oktober 1949, Mao Zedong dari partai Komunis berhasil memenangkan pemilihan umum di China dan memproklamasikan berdirinya Republik Rakyat Cina (Republik Rakyat Tiongkok) yang semula bernama Republik Cina (Republik Tiongkok) dan menyatakan bahwa Taiwan menjadi provinsi dari republik baru tersebut. RRC sekaligus menjadi satu-satunya pemerintahan yang sah di Cina. Sedangkan Chiang Kai-Shek dari partai Kuomintang yang menjadi lawan Mao Zedong bergerak meninggalkan Cina dan membangun Republik Cina di Taiwan. Sebagaimana diungkapkan oleh Dumbaugh (2009, 1) bahwa Chiang Kai-Shek yang kemudian membangun pemerintahan Republik Cina di Taipei, berjanji akan merebut daratan Cina dari tangan komunis disuatu hari nanti. Keduanya saling tidak mengakui berdirinya masing-masing negara dan saling mengklaim bahwa Republik Rakyat Cina di bawah pimpinan Mao maupun Republik Cina adalah pemerintahannya yang sebenarnya. Pasca ketegangan antar kedua kelompok pada 1949, perseteruan tersebut ternyata masih meninggalkan berbagai rentetan permasalahan yang tidak hanya melibatkan kedua belah pihak melainkan melibatkan pihak lain, seperti Amerika Serikat. Keduanya bersikeras untuk tetap mempertahankan posisi masing-masing dan menjadi sebuah hal yang tidak lagi dapat ditawar.

          Terkait hal tersebut, Taiwan memang memiliki signifikansi secara geostrategis. “Taiwan is understood as a key spot in the “first island chain” serving American predominance in Asia. A 1999 report concludes that Taiwan is the crucial point in the first chain of islands, located where Northeast and Southeast Asia meet” (Yan 2006, 194). Cina mengalami kekecewaan atas tatanan dunia yang didentikkan dengan hegemoni Amerika Serikat. Sehingga Cina dengan lensa geostrateginya meyakini perlu adanya reunifikasi dengan Taiwan untuk mengukuhkan statusnya sebagai great power di Asia. Dalam beberapa dekade, Cina memang sedikit berada di belakang Amerika Serikat di bidang militer. Karenanya, Cina menggunakan “Economy Card” nya untuk melemahkan kekuatan Amerika Serikat di Asia. Selain itu, penggunaan militer demi penyatuan Taiwan dengan Cina hanya akan menjadi sebuah unfriendly behaviour dan berdampak pada timbulnya efek domino, yakni Kawasan Asia Tenggara yang menjadi tempat dominasi para warga Cina di bidang ekonomi akan mengalami kesulitan untuk menahan preferensi hegemoni regional baru. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Yan (2006, 195) bahwa “the South China Sea in Southeast Asia would become a Chinese lake”.

        Bagi Cina, reunifikasi Taiwan merupakan isu yang memiliki signifikansi sejarah karena Taiwan memberikan definisi siapa dan seperti apa Cina. Cina terus berupaya untuk menarik kembali Taiwan sedang di Taiwan sendiri semangat nasionalisme semakin meningkat. Cina yang telah berhasil memodenisasi dan memperbaharui kemampuan militernya juga memberikan ancaman tersendiri bagi Taiwan, bahkan mempersulit upaya otonomi yang menjadi basis demokratisasi Taiwan karena ketakutan terjadinya serangan yang dilakukan Cina. Cina dalam hal ini kemudian memaksa Taiwan untuk menerima“one China principle” yang melakukan klaim bahwa Taiwan adalah satu pemerintahan dengan Cina. Ini merupakan kebijakan yang dapat memperkuat status Cina di Asia. “One principle” juga merupakan salah satu cara yang diterapkan oleh Cina untuk melaksanakan kebijakan isolasionisnya terhadap Taiwan. Pada tahun 1972, Amerika Serikat dan Cina di bawah komunike Shanghai terkait cross-strait relationshipmendeklarasikan bahwa Cina menolak pembentukan “one China, one Taiwan,” “one China, two governments,” “two Chinas,” an “independent Taiwan”, atau segala sesuatu yang menjadi bukti pemisahan antara Taiwan dan Cina (Yan 2006, 197).

      Sebelum terjadinya demokratisasi Taiwan pada tahun 1988, “one China principle” tidak pernah begitu mendapatkan tantangan meskipun Taiwan juga memiliki versi sendiri terkait hal tersebut. Namun kemudian menjabatnya Presiden Taiwan Lee Teng Hui, prinsip “one China” mendapat tantangan besar. Bagi Lee Teng Hui, Taiwan dan Cina dapat dimaknai sebagai dua entitas politik, Taipei dan Beijing yang kemudian dapat melakukan peningkatan kerjasama dalam bidang ekonomi. Hal ini pun semakin menguat pada masa pemerintahan Presiden Chen Shui-Bien yang dikenal sangat keras menolak adanya unifikisasi dengan Cina dan bahkan cenderung untuk memerdekakan Taiwan. Hai ini terlihat dari upaya referendum yang dilakukan oleh presiden Chen terhadap rakyatnya dan melakukan perubahan konstitusi yang semakin menunjukkan bahwa Taiwan sedang dalam usaha untuk melakukan formal independence. Presiden Chen memaknai unifikasi sebagai satu Cina, dan Satu Taiwan sehingga Taiwan berhak mendapatkan pengakuan baik secara de facto maupun de jure. Karenanya, perseteruan terkait cross-strait relationship ini semakin membuka peluang terjadinya konflik militer karena masing-masing negara tetap bersikukuh pada posisinya. Cina mengendaki adanya unifikasi untuk penguatan statusnya di Asia, sedangkan Taiwan menginginkan otonomi dan sebuah kerjasama damai di bidang ekonomi dengan Cina.

        Dari segi ekonomi, Taiwan sendiri juga memiliki peran penting dalam division of labor di pasar dunia. Taiwan memegang peranan penting sebagai motor penggerak perkembangan ekonomi di wilayah Asia Pasifik. Bisnis-bisnis Taiwan tidak hanya mendukung sistem perdagangan global, namun juga pasar domestik Cina. Mereka menjadi partner yang sangat bernilai bagi perusahaan asing yang menginginkan investasi ke Cina. Begitu juga dalam hal politik, pengalaman Taiwan dalam modernisasi politik menjadi suatu hal yang unik dan sangat sesuai dengan para elit Cina. Taiwan dalam hal ini memiliki great strategic dan humanitarian value di wilayah (Yan 2006, 195). Begitu pula dengan Cina yang telah melakukan reformasi politik dan ekonomi sejak dekade 1950-an, dalam perkembangannya perekonomian Cina tumbuh dan berkembang secara luar biasa. Cina menjadi sebuah negara dengan potensial investasi yang tinggi. Kepemilikan tenaga kerja yang murah dan teknologi yang modern, Cina dapat menghasilkan produk- produk eksport yang murah dan memiliki kualitas tinggi sehingga membuat Cina menjadi pusat industri manufaktur dan a key regional base bagi distribusi pasar global. Cina juga hampir memonopoli direct overseas investments di negara-negara berkembang. Untuk Perusahaan Honda Motor, Jepang bekerja sama dengan Cina yang menjadi pemasok utama Honda parts (sebesar 90%). Kemajuan- kemajuan tersebut didukung pula dengan jumlah populasi yang besar (lebih dari 1,3 juta penduduk) sehingga dapat menjadi konsumen potensial yang tentunya memberikan keuntungan bagi sektor ekonomi Cina (Yan 2006, 193).

      Seiring perkembangan ekonomi masing-masing negara, ternyata Cina dan Taiwan memiliki cross-straints economic relationship yang semakin intensif sejak awal 1990-an. Hal ini tentunya berjalan secara berlawanan dengan hubungan politik yang sering memanas antarkeduanya. Perdagangan Taiwan dan Cina bermula pada pertengahan 1980-an dan volume perdagangan semakin meningkat sejak itu pula. Ekspor Taiwan ke Cina meningkat dari 3,21 % pada tahun 1985 menjadi 24,68% dari total ekspor Taiwan pada tahun 2002. Sedang ekspor Cina meningkat pula dari 2,34% menjadi 10,92% pada periode yang sama (Cheng 2005, 95). Namun peningkatan hubungan ekonomi antar keduanya cenderung mengarah pada pola yang asimetris dan memberikan dampak yang negatif terhadap Taiwan. Dalam hal ini, Taiwan tidaklah menjadi negara yang krusial bagi Cina, sebaliknya Cina menjadi sangat Krusial bagi Taiwan. Ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Cina, kemudian digunakan sebagai alat pemaksaan untuk mencapai kepentingan politik dan militer Cina terkait adanya unifikasi. 

          Kekhawatiran ini setidaknya dapat dilihat dari dua pertimbangan. Pertama, dalam perdagangan ekspor impor Taiwan memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap Cina. Pada tahun 2002, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, ekspor Taiwan ke Cina sebesar 22% jauh lebih tingi dari ekspor Cina ke Taiwan yang hanya berada pada kisaran 11%. Selain itu, Cina juga menjadi pengekspor utama Taiwan menggantikan Amerika Serikat pada awal tahun 2002. Kedua, terkait Foreign Direct Investments yang memiliki sifat jauh lebih riskan daripada ketergantungan perdagangan (ekspor-impor). Dalam perdagangan, kedua negara saling bertukar barang produksi, namun dalam FDI, perusahaan akan terjebak di host-country(negara yang mendapat penanaman investasi). Secara umum, perusahaan asing memiliki kekuatan bargaining sebelum memilih lokasi investasi. Namun ketika pilihan telah dibuat, maka kekuatan akan bergeser pada host-government sebagaimana relokasi membutuhkan biaya yang mahal. Dalam hal ini, perusahaan asing akan sangat tergantung pada dukungan logistik host-government. Karenanya, status Taiwan sebagai investor utama Cina semakin memberikan kesempatan Cina untuk mempermasalahkan terkait sengketa Taiwan (Cheng 2005, 116). Ketergantungan Taiwan terhadap Cina inilah yang kemudian dimanfaatkan Cina untuk mencapai kepentingan politiknya terkait unifikasi.

         Dengan demikian, dapatlah disimpulkan bahwa Taiwan yang terbentuk karena persaingan antara pemerintahan Mao Zedong dan Chiang Kai Sek, kini dalam perkembangannya sedang mengalami dilema perpolitikan terkait pengakuan eksistensi di mata internasional yang menurun secara signifikan. Tidak hanya itu, cross-strait relationship juga menimbulkan masalah dengan Cina. Taiwan di bawah pemerintahan presiden Chen menginginkan adanya otonomi dengan kata lain Taiwan memiliki pemerintahan sendiri atau dua entitas politik yang berbeda (Taipei dan Beijing) namun tetap dapat bekerja sama dalam bidang ekonomi maupun budaya. Sedangkan Cina menginginkan adanya reunifikasi Taiwan dan Cina dengan menerapkan prinsip “one-China”. Pemaksaan terkait reunifikasi ini bahkan dijalankan Cina melalui penciptaan ketergantungan ekonomi Taiwan terhadap Cina untuk mencapai kepentingan politik Cina

BAB 9 INVESTASI DAN PENANAMAN MODAL TAIWAN 

      Pada tanggal 3 September 2014, KDEI Taipei telah memfasilitasi Unit Direktorat Perencanaan Infrastruktur BKPM untuk melakukan policy dialogue (dialog kebijakan). Maksud dan tujuan policy dialogue adalah untuk melakukan pembahasan dan diskusi dengan melibatkan Kementerian/Lembaga Pemerintah Taiwan dan/atau Perusahaan yang memiliki pengalaman dalam mengerjakan proyek-proyek infrastruktur dengan skema KPS untuk mendapatkan informasi terkait regulasi/perundang-undangan yang berlaku di Taiwan dalam pelaksanaan proyek KPS.

Policy dialogue dilaksanakan pada tanggal 3 September 2014 dengan mengunjungi :

1.    Department of the Promotion of Private Participation (DPPP), Ministry of Finance.
DPPP merupakan sebuah institusi yang bertanggung jawab dalam mempromosikan proyek-proyek infrastruktur dengan skema PPP di Taiwan. Delegasi diterima oleh Ms. Chia-Chen Lee, Deputy Director General DPPP dan beliau menjelaskan tentang peraturan-peraturan dan tata cara mengikuti tender serta insentif yang diberikan kepada investor. Dijelaskan pula bajwa sejak tahun 2000 s/d 2013 telah terealisasi sebanyak 1.100 buah proyek infrastruktur dalam skema PPP di Taiwan. Selain itu juga beliau mengundang pihak KDEI untuk turut menghadiri seminar dalam rangka memasarkan proyek-proyek infrastruktur dalam rangka PPP yang rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 25 September 2014.

2.    China Trust Bank Corporation (CTBC).
Delegasi diterima oleh Mr. Peter Liu, Executive Vice President, yang menjelaskan beberapa model PPP antara lain : BOT, BTO, ROT, OT dan BOO, selain itu juga dijelaskan beberapa proyek investasi yang pembiayaannya melalui CTBC, serta proses skema hubungan antara investor dan perbankan . 


Nah untuk hubungan investasi antara Taiwan dan Indonesia seperti yang dibahas pada salah satu  media yaitu : Sejumlah investor Taiwan berkunjung ke Ternate, Maluku Utara, untuk menjajaki peluang investasi di daerah ini, khususnya di sektor perikanan yang potensinya sangat besar, baik perikanan tangkap maupun budidaya.

"Mereka berkunjung di Malut pekan lalu dan sempat melakukan pertemuan dengan Wagub Malut Muhammad Naser Thaib serta sejumlah pihak terkait lainnya," kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Malut Buyung Rajilun di Ternate, Senin.

Wagub Malut telah memaparkan potensi investasi di Malut kepada para investor Taiwan tersebut, termasuk berbagai kebijakan Pemprov Malut terkait dengan pengembangan investasi di daerah ini, misalnya mengenai pemberian berbagai kemudahan kepada para investor.

Menurut Buyung Rajilun, para investor dari Taiwan tersebut sangat tertarik dengan besarnya potensi investasi di Malut, khususnya di sektor perikanan namun mengenai kepastian untuk menanamkan investasi di daerah ini nanti setelah mereka mengkaji data potensi investasi serta berbagai informasi lainnya mengenai investasi di Malut yang diperoleh dari Pemprov Malut.

Khusus untuk investasi di sektor perikanan, Pemprov Malut menawarkan tiga lokasi investasi kepada para investor Taiwan tersebut yakni Kota Ternate, Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara dan Panamboan, Kabupaten Halmhera Selatan.

"Pemprov Malut menawarkan tiga lokasi tersebut karena telah memiliki infrastruktur yang memadai, baik pelabuhan perikanan maupun energi, selain itu telah ditetapkan menjadi sentra pengembangan industri perikanan Malut," katanya.

Kehadiran investor untuk menggarap potensi perikanan di Malut sangat dibutuhkan pemda setempat, karena dari 1,1 juta ton potensi produksi perikanan di daerah ini dengan potensi lestari 500.000 ton, yang sudah dimanfaatkan selama ini baru sekitar 19 persen.

Ia menambahkan walaupun Pemprov Malut sangat mengharapkan kehadiran para investor untuk menggarap potensi perikanan di daerah ini, tetapi pemprov tetap selektif kepada investor guna mencegah kemungkinan adanya investor yang kehadirannya di Malut tidak memberikan kontribusi kepada daerah dan masyarakat. 

Sekian tulisan dari saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan. Terimakasih  kepada kalian semua sukses selalu . Salam merdeka .

Referensi

1. http://finansial.bisnis.com 

2. http://www.mt5.com 

3. http://www.centuryrealtime.com
4. http://www.fiskal.kemenkeu.go.id/
5. http://www.slate.com

6. http://www.ibiblio.org
7.http://www.taiwandc.org/
8.http://ana-maratuthoharoh-fisip12.web.unair.ac.id
9.http://www.ciputraentrepreneurship.com/